Lantik 161 Pejabat, Wali Kota Kendari Ultimatum Pengelola PAD: “Tak Ada Toleransi, Meski Keluarga Sendiri”

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI-Wali Kota Kendari resmi melantik 161 pejabat fungsional dan pengawas, termasuk belasan Kepala Puskesmas, dengan pesan keras soal integritas. Ia menegaskan jabatan adalah amanah, bukan ajang berbangga diri, terutama bagi perangkat yang bersentuhan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan masyarakat.

“Godaan itu besar. Saya tidak main-main. Siapapun dia, bahkan keluarga dekat, kalau saya dapati menyalahgunakan kewenangan, hampir bisa saya pastikan tidak ada toleransi” tegas Wali Kota dalam sambutannya.

Ia mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar bekerja sesuai aturan dan tertib administrasi sejak hari pertama. Serah terima jabatan diminta dilakukan secara lengkap agar tidak ada “cuci dosa” atas persoalan lama “Mulai dengan tugas yang jelas, supaya pertanggungjawabannya jelas. Jangan sampai Bapak-Ibu yang mencuci dosa-dosa yang lalu” ujarnya.

Di sektor kesehatan, Wali Kota memberi target pelayanan jemput bola bagi para Kapus yang baru dilantik. Kolaborasi dengan lurah dan RT/RW diminta diperkuat, sejalan dengan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG). Ia menyebut capaian saat ini baru sekitar 25 persen, sementara target pemeriksaan masyarakat berada di kisaran 36 persen “Jangan tunggu masyarakat datang dalam keadaan sakit. Buat tim untuk mengecek ke warga” pintanya.

Soal etika pelayanan publik, ia menekankan sikap ramah dan humanis, terutama bagi camat dan lurah yang bersinggungan langsung dengan warga. Menyikapi laporan dugaan pelanggaran oleh seorang lurah, Wali Kota menegaskan pendekatan faktual “Minggu lalu ada sekelompok masyarakat datang melapor. Saya ambil sikap tegas: turun pengecekan lapangan. Tidak bisa serta-merta percaya pada satu pihak, harus cross-check” katanya.

Wali Kota menutup sambutannya dengan menekankan bahwa amanah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan ujian integritas yang harus dijaga bersama. Ia berharap setiap pejabat yang baru dilantik mampu menjaga kepercayaan publik, bekerja sesuai aturan, serta saling mengingatkan ketika ada yang tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan.

“Jabatan ini adalah pertanggungjawaban, bukan untuk dibanggakan, mari kita jaga bersama agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kepercayaan yang diberikan tidak ternodai” pungkasnya.*(MW)