Siska Karina Imran Buka Ruang Kritik di Pemeriksaan BPK, Tegaskan Tidak Ada yang Ditutup-tutupi

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan membuka ruang kritik seluas-luasnya kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat Entry Meeting pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Kamis (2/4/2026).

Di hadapan tim pemeriksa, Siska menyampaikan bahwa kehadiran BPK bukan sekadar menjalankan mandat undang-undang, melainkan menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

“Bagi kami, ini bukan hanya kewajiban. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi, belajar, dan memperbaiki apa yang masih kurang dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia mengakui, dinamika dalam pengelolaan anggaran tidak lepas dari berbagai tantangan di lapangan. Karena itu, Pemerintah Kota Kendari memilih bersikap terbuka terhadap setiap catatan dan koreksi yang diberikan.

Siska bahkan secara langsung meminta agar seluruh temuan disampaikan tanpa filter, termasuk jika ditemukan adanya ketidaksinergian di internal organisasi perangkat daerah.

“Kalau ada yang tidak mendukung proses ini, silakan sampaikan langsung ke saya. Tidak perlu berjenjang. Supaya bisa segera saya tindak lanjuti,” tegasnya.

Langkah ini, menurutnya, penting untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan efektif dan tidak terhambat oleh persoalan administratif atau komunikasi internal.

Lebih jauh, Siska juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak merespons pemeriksaan secara normatif. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan data dan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan.

“Yang dibutuhkan adalah apa yang sudah dilakukan, bukan sekadar rencana atau teori. Di situ letak pentingnya keterbukaan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Falihin, menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta validitas dokumen pendukung.

Menurutnya, tim akan menelusuri setiap angka dalam laporan keuangan untuk memastikan seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun faktual.

“Kami akan melihat apakah penyajian laporan sudah wajar dan didukung dokumen yang memadai. Jadi bukan hanya sistemnya, tapi juga realisasi di lapangan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, proses audit akan menguji efektivitas sistem pengendalian yang telah diterapkan pemerintah daerah, sekaligus menilai konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi.

Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Kendari.

Melalui proses tersebut, Pemerintah Kota Kendari diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.*(SM)