Rapimnas IHSA Konsolidasi Seluruh Daerah Terkait Regulasi Pemerintah Soal Homestay, Sultra Mendapat Apresiasi

TERAMEDIA.ID, JAKARTA – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Indonesia Homestay Association (IHSA) tahun 2026 kali ini lebih mengarah pada konsolidasi organisasi terkait regulasi pemerintah yang berdampak pada Homestay itu sendiri.

Kegiatan ini sebagai rangkain menuju Musyawarah Nasional (Munas) IHSA. Dalam pertemuan yang dilakukan secara Daring mulai dari tingkat DPP, DPD hingga DPC IHSA se Indonesia Kamis (28/2/2026) , Ketua Umum DPP IHSA H Alvhy Pongoh menegaskan bahwa, dengan fenomena sejumlah daerah saat ini mulai penekanan pada PAD baik pajak dan alinnya sehingga IHSA perlu memikirkan solusi terbaik bagi para pelaku Homestay.

” Jadi dalam forum Rapimnas ini terkuak disejumlah daerah pembebanan pajak Homestay cukup memberatkan pelaku usaha padahal mereka masih tergolong UMKM, dan ada yg malah terkena pajak dengan klasfikasi penginapan di atas Homestay. Disamakan kelas hotel melati atau hotel skalipun. Dikesempatan ini Kami juga mengapresiasi teman-teman DPD IHSA Sulawesi Tenggara, yang tetap bergerak masif, mampu melakukan sosialisasi ditingkat bawah sehingga memberi edukasi bagi pelaku Homestay di tingkat desa yang nota bene hanya memanfaatkan rumah tinggal semua di pedesaan tidak ada investasi dari luar, dan akhirnya bisa seiring sejalan dengan program yang diterapkan pemerintah terkait PAD, dan rencana kami DPP akan berkunjung ke Sultra selain silaturahmi juga melihat langsung metode praktis IHSA Sultra, rencananya awal Maret 2026 ini , ” Ujar Alvhy.

Dalam Rapimnas kali ini juga DPP IHSA kembali mengingatkan bahwa KBLI 2025 Bukan lagi homestay, namun sudah berganti menjadi Rumah Tinggal Sewa. SKKNI Kompetensi Homestay IHSA diminta Kementrian Pariwisata untuk membantu penyusunannya, dan permintaan data kebutuhan pelatihan. Terkait poin-poin ini akan dibahasa lebih lanjut dalam forum khusus pembahasan program IHSA diluar Rapimnas ke 4 kali ini. (***)

Editor:NZ