Polemik Penyewaan Kendaraan Dinas, Bupati Kolut Angkat Bicara

TERAMEDIA.ID.KOLAKA.UTARA -Penyewaan 65 unit kendaraan dinas (randis) dengan nilai total Rp1,74 Miliar yang dilakukan Pemerintah Daerah Kolaka Utara (Kolut) menuai beragam komentar publik, tak terkecuali Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding.

Jumarding menilai, program dengan anggaran Rp 1,7 miliar itu tidak tepat dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

“Saya sebagai Wakil Bupati menolak rencana program sewa kendaraan untuk para kepala desa dan pejabat senilai Rp 1,7 miliar di tengah kondisi efisiensi anggaran,” ungkap Jumarding dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, program tersebut tidak memiliki manfaat berarti dan merupakan pemborosan uang rakyat. Terlebih, kondisi keuangan daerah dalam kondisi tidak stabil.

Sementara itu, Bupati Kolaka Utara, Nurrahman Umar mengungkapkan, pengadaan puluhan mobil tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat yang tertuang dalam janji politik NR-JUARA (semboyan pada masa kampanye Pilbub 2024), dan hal tersebut diikrarkan di Kediaman Wakil Bupati Kolaka Utara sendiri, Jumarding.

“Ini merupakan aspirasi dari bawah, lalu kita sepakati dalam janji politik kami NR-JUARA, dan itu kita ikrarkan di Rumah Pak H. Jumarding,” kata Nurrahman saat ditemui langsung pada Senin (29/9/2025)

“Tujuannya itu adalah, bagaimana memberikan fasilitas Desa untuk masyarakat, asas manfaatnya untuk masyarakat, jangan hanya pejabat-pejabat yang ada di tingkat atas, ini kan untuk pelayanan masyarakat, jangan disalah tafsirkan itu,” tambahnya.

Bupati Kolut dua periode tersebut menyatakan, langkah penyewaan diambil justru merupakan upaya efisiensi di tengah APBD yang menipis.

“Untuk meringankan APBD, maka kita melalui sewa. Kalau di cash, itu tidak mampu APBD,” tegasnya.

Nurrahman menegaskan, adanya sejumlah mobil di Desa-desa tersebut akan sangat membantu beragam keperluan masyarakat Kolaka Utara.

“Jangan hanya selalu saja bilang, kami siap untuk melayani masyarakat, baru tidak dikasi fasilitas. Itu namanya cerita yang tidak punya arti. Itu manfaatnya bukan hanya untuk Kepala Desa ,harus dipahami itu. Misalnya ada tiba-tiba keperluan dari masyarakat, itu bisa dipakai.” pungkas Nurrahman. *(AF)