NewsMetroOlahraga

Mosi Tak Percaya KONI Sultra, Pj Gubernur Akan Review Anggaran

×

Mosi Tak Percaya KONI Sultra, Pj Gubernur Akan Review Anggaran

Share this article

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Sejumlah perwakilan Cabang Olahraga (Cabor) di Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat ke Pejabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto, Senin, (26/2/2024).

Juru bicara cabang olahraga La Sawali mengatakan, kedatangan mereka menemui Pj Gubernur sebagai laporan adanya mosi tidak percaya terhadap ke KONI Sultra. Pasalnya ada ketidakjelasan program menuju PON XXI.

“Kami menyampaikan mosi tidak percaya ke KONI Sultra karena kinerja dari kepengurusan KONI Sultra sangatlah tidak memberikan kejelasan terkait program menuju PON XXI,” jelasnya di kantor Gubernur Sultra.

Sawali menambahkan, alasan lain sehingga keluarnya mosi tidak percaya ini karena tidak adanya transparansi anggaran dari KONI Sultra.

Salah satu contohnya anggaran Porprov XIV di Kota Baubau dan Buton ada perbedaan yang cukup signifikan yakni sebagian besar cabor menerima anggaran Rp 50 juta tetapi ada 1 cabor yang menerima anggaran Rp 250 juta.

Selain itu, sesuai dengan AD/ART KONI Sultra yang mewajibkan dilaksanakannya Rapat Kerja, hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh KONI Sultra selama dua tahun terakhir di kepengurusan Alfian Taufan Putra.

“Kami saat ini menyatakan tidak percaya lagi dengan Kepngurusan KONI Sultra yang dipimpin oleh Alfian Taufan Putra. Kami berharap Pj Gubernur bisa menyikapi hal yang kami sampaikan hari ini,” ujarnya.

Sawali menuturkan, KONI Sultra sudah tidak lagi memiliki visi yang jelas untuk memajukan Olahraga di Sultra. Jadi sudah layak untuk diturunkan karateker Ketua KONI Sultra oleh KONI pusat.

Sementara itu Pj Gubernur Sultra Andap budhi Revianto mengungkapkan, pihaknya akan menyikapi hal ini. Dimana untuk anggaran KONI Sultra pihaknya akan melakukan review sehingga kontingen Sultra di PON XXI mendatang nantinya tidak memalukan nama daerah. *(ST).

 

Editor:NZ

11 Pejabat Berebut 4 Kursi Kepala OPD, Pemkot Kendari Uji Visi dan Integritas Kandidat KENDARI – Persaingan menuju kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Kendari mulai mengerucut. Sebanyak 11 pejabat mengikuti seleksi untuk mengisi empat jabatan strategis yang selama ini masih lowong. Seleksi tersebut tidak hanya menjadi ajang adu rekam jejak, tetapi juga panggung bagi para kandidat untuk memaparkan visi kepemimpinan mereka. Tahapan wawancara yang digelar Kamis (9/4/2026) dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang rapat Sekda. Empat posisi yang diperebutkan yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di posisi BKAD, tiga nama yang bersaing adalah La Ode Marfin Nurjan, Inand Irojasa, dan Ivan Eka Hadianto Maasy. Sementara pada kursi Kepala Dinas PUPR, kandidat yang bertarung yakni Ivan Eka Hadianto Maasy, Muhammad Jayadi, dan Muhammad Azwar Kurdin. Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, peserta seleksi terdiri dari Seko Kaimuddin Haris, Zulkarnaim, dan Santiwati. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diikuti oleh Rukmana, Machlil Rusmin, dan Eni Misni Arwati. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, Jumat (10/4/2026) menyebutkan, seluruh peserta yang kini mengikuti wawancara telah melewati tahapan administrasi dan uji kompetensi. Artinya, kandidat yang tersisa merupakan figur-figur yang dinilai layak secara awal untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Dalam proses wawancara, panel penguji menggali lebih dalam kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi, hingga gagasan strategis yang ditawarkan masing-masing peserta. Pendekatan ini menjadi bagian dari penerapan manajemen talenta yang mulai diperkuat di lingkup Pemkot Kendari. Amir Hasan menegaskan, seleksi ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi memastikan roda pemerintahan dijalankan oleh figur yang tepat. “Kita ingin memastikan setiap kandidat tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga punya visi yang jelas, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya. Menurutnya, sistem manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kinerja. Melalui sistem ini, promosi jabatan dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari membangun kultur kerja yang kompetitif di kalangan aparatur sipil negara. Setiap ASN didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri karena peluang menduduki jabatan terbuka berdasarkan kemampuan. Dengan seleksi yang ketat, pemerintah berharap pejabat yang terpilih nantinya mampu langsung bekerja dan memberikan dampak nyata, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di Kota Kendari.
News