TERAMEDIA.ID, KENDARI – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) sambut kedatangan Komisi II DPR RI Dapil Sultra, di gedung pola kantor Gubernur, Rabu (06/11/2024).
Kedatangan Komisi II ini dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024.
Pj gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto berharap kunjungan kerja anggota komisi II DPR RI di provinsi Sultra dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan masukan agar kinerja kepemerintahan lebih baik.
“Kami merasa senang dan bangga menerima kunjungan spesifik komisi di DPR RI di Sultra, kami berharap ada masukan agar kedepannya bisa melaksanakan kerja lebih baik lagi,” ujarnya
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja, Ketua Komisi II DPR RI Dapil Sultra, Bahtra mengatakan bahwa kedatangannya di Kantor Gubernur Sultra, terkait Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.
“Pemilihan serentak dilakukan di 37 provinsi Indonesia, ini dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, sehingga mampu membawa kemajuan daerah,” ungkapnya.
Keberhasilan Pilkada serentak bergantung pada partisipasi masyarakat. Pada saat Pemilihan Legislatif lalu jumlah partisipan 83 persen.
“Mudah-mudahan, dengan rapat ini kami akan terus mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat soal Pilkada serentak 2024,” tuturnya.
Bahtra menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI, yaitu ketersediaan anggaran Pemprov Sultra melalui naskah perjanjian hibah, fasilitas pemerintah Sultra untuk melaksanakan pemilihan serentak tahun 2024 anggaran SDM sarana, prasarana dan lain-lain, jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
“Ini juga sering menjadi persoalan tersendiri soal jumlah DPT ini, kami mohon nanti kepada pihak KPU dan Bawaslu untuk menjelaskan secara rinci dan detail,” bebernya.
Kemudian, kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak seperti kabupaten/kota di Sultra yang akan melaksanakan pemilihan satu pasangan calon tunggal melawan kotak kosong seperti Kabupaten Muna Barat (Mubar), upaya antisipasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN, politik uang pada masa kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara, juga kesiapan pengadaan pendistribusian pengamanan logistik, perlengkapan pemungutan suara, hingga kotak surat suara pemilih.
“Kesiapan tempat pemungutan suara harus dipersiapkan dulu, barangkali memastikan betul agar warga mengetahui tempat mencoblosnya,” terangnya.
Berikutnya, kerawanan wilayah di Sultra, sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih utananya pemilih pemula, koordinasi antara pemerintah Provinsi Sultra, penyelenggara pemilu serta aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan serentak nasional. (ST).
Editor:NZ
