NewsMetroPariwisata

Dilematika Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata

1784
×

Dilematika Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata

Share this article

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI – Desa Wisata menjadi trend dunia kepariwistaaan beberapa tahun terakhir di indonesia, setelah ini menjadi salah satu program prioritas kementrian pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia yang kemudian menjadi program prioritas di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Eforia Desa Wisata ini semakin menguat dengan hadirnya Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Kementrian Pariwisata yang diselenggarakan setiap tahun, dan memicu pertumbuhan desa wisata di indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Tidak berbeda dengan Sulawesi Tenggara, sejak 2019 mulai menggelorakan Desa Wisata di seluruh Kabupaten/Kota. Hal ini mengakibatkan naiknya pertumbuhan jumlah Desa Wisata di Sultra dari tahun ke tahun, hingga menorehkan prestasi 3 tahun berturut-turut dalam ajang ADWI 2021 hingga 2023. Sebut saja Desa Wisata Liya Togo (wakatobi), Desa Wisata Limbo Wolio (baubau), Desa Wisata SUmber Sari Air Terjun Moramo (Konsel), Desa Wisata Sani Sani (Kolaka) adalah desa-desa yang pernah menorehkan prestasi besar di ajang ADWI Kemenpar.

Sosialisasi, regulasi,pembinaan, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan sesuai tupoksi telah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi yang kemudian di pertegas lagio dengan penguatan yang di jalankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.

Namun terkait hal ini, Ahmad Nizar Salah satu praktisi Pariwisata di Sulawesi Tenggara menegaskan tidak cukup peran pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Tourism atau pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata. Menurutnya kolaborasi pentahelix kepariwisataan wajib hukumnya mengintervensi pergerakan Desa Wisata yang tidak hanya berbicara 1 atau 2 tahun, namun butuh penguatan  secara berkala dan berkelanjutan.

” Kalau kita mempertaruhkan keberlanjutan pariwisata khususnya di Desa Wisata hanya bergantung pada pemerintah, mau sampai kapan Desa Wisata itu akan mencapai titik level Maju dan Mandiri sesuai dengan cluster level pengembangan Desa Wisata. Pemerintah hanya berada pada ruang kebijakan, fungsi kontrol regulasi, penguatan kapasitas, promosi yang itu semua tergantung pada anggaran daerah yang tidak setiap waktu harus difokuskan ke Desa Wisata, mengingat pemerintah dalam hal ini punya tanggung jawab sektor pariwisata lainnya juga. Sehingga dibutuhkan kontribusi pentahelix pariwisata mulai dari akademisi, komunitas, industri dan media selain pemerintah itu sendiri. ” lugas ino sapaan akrabnya (20/03/2024

Lebih lanjut ino yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Home Stay Association (IHSA) DPD Sultra, dan Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Kota Kendari (HPI) serta Founder Desa Wisata Sultra (DESATA SULTRA) mengungkapkan bahwa, Sulawesi Tenggara punya banyak sumber daya manusia yang paham dengan pariwisata apakah dia akademisi, praktisi, atau pelaku hingga penggiat pariwisata. Harusnya Desa Wisata bisa bergerak cepat kalau sinergitas ini dibangun dengan baik.

” Banyak kok saya lihat sering berkomentar soal pariwisata di sultra ini, banyak kok yang sering mengkritisi pembangunan pariwisata di sultra, banyak kok yang jago mempromosikan wisata ataupun desa wisata di sultra. Persoalannya adalah bisa tidak kemampuan mereka didistribusi pemikirannya minimal bisa membantu desa wisatra di wilayah mereka masing-masing dulu, tidak usah lintas kabupaten atau kota, minimal diwilayahnya dulu lah. Artinya bahwa ketika mensupport atau menadmpingi desa wisata di kabupatennya, tidak harus juga selalu dinilai dengan pembiayaan. Ya anggaplah dari kemampuan itu disisihkan untuk kontribusi sosial istilahnya amal jariyah membangun daerah masing-masing. Karena sesungguhnya Desa Wisata ini pada mau bergerak hanya mereka butuh pendampingan, namun mereka tidak serta merta bisa mengintervensi penganggaran di desa jika perintisan desa wisatanya tidak kuat dulu. Persoalannya Pendamping Desa Wisata cuma nama saja tapi tidak dibiayai oleh negara, jadi untuk saat ini mengabdi untuk amal jariah meski tujuannya mulia membantu desa wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui kepariwisataan, berbeda dengan Pendamping Desa versi kementrian Desa yang memang di gaji negara.” lanjut ino.

” lewat moment ini saya mengajak teman-teman penggiat pariwisata, pelaku pariwisata, asosiasi, praktisi, komunitas, marilah berkolaborasi bantu Desa Wisata di sekitar kita. Terkadang mengkritisi itu memang cukup mudah jika hanya berdasarkan teori, pengalaman nonton youtube, googling atau sekedar melihat saat berkunjung ke suatu lokasi wisata. Namun pernahkan kita melibatkan diri untuk bersama masyarakat berproses dalam membangun desa wisata dilapangan, namun pelibatannya jangan stengah hati juga, berkelanjutan lah 3 tahun kah, 5 tahun kah atau mau sampai desa itu menjadi desa wisata mandiri itu lebih bagus lagi. Karena kalau baru setahun juga terus ditinggal kasihan desa wisatanya mereka sesungguhnya baru ditahap merangkak istilahnya, yah kalau dibilang hitungan desa wisata rintisan menuju berkembang. Masih ada tugas menuju desa wisata Maju dan Mandiri. Kita punya ratusan desa wisiata di sultra yang butuh dukungan dan pendampingan orang-orang yang paham kepariwisataan. Sekarang sejumlah desa wisata di Sultra dalam proses Assesment untuk aplikasi Jadesta dan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024, dan lagi-lagi mereka butuh pendampingan tidak hanya dinas pariwisata yang sebenarnya mereka memiliki keterbatasan waktu serta jumlah personil, namun unsur pentahelix pariwisata lainnya yang memiliki kemauan untuk membantu dan mendampingi minimal desawisata di sekitarnya sangatlah diharapkan.” tutup ino. (ST)

Editor:NZ