Gubernur Sultra: Sanksi Sosial Lebih Berat dari Penjara, KPK Tekankan Korupsi Itu Pilihan

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Upaya membangun budaya antikorupsi di Sulawesi Tenggara terus digelorakan. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Sultra menegaskan pentingnya menanamkan nilai integritas dari lingkungan terkecil — keluarga.

Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, mengatakan bahwa korupsi bukan semata akibat lemahnya pengawasan, melainkan hasil dari pilihan moral individu.

“Hari ini (Selasa, 11/11/2025) kita mulai kegiatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan selama dua hari ke depan kami juga akan melanjutkan dengan agenda dunia usaha antikorupsi. Semua ini bagian dari upaya kami membangun peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi,” ujarnya

Friesmount menambahkan, KPK ingin agar setiap keluarga, perempuan, dan pelaku usaha memahami nilai-nilai antikorupsi dan mampu menolak segala bentuk penyimpangan.

“Kami membekali para keluarga dan pelaku usaha untuk memahami nilai-nilai antikorupsi agar bisa berkata tidak pada korupsi. Ini bagian dari komitmen KPK untuk memperkuat pencegahan. Kami harapkan pemerintah daerah juga ikut menindaklanjuti dan mereplikasi kegiatan seperti ini di unit kerja masing-masing,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa korupsi adalah pilihan sadar, bukan sekadar kesalahan sistem. Karena itu, komitmen untuk tidak korupsi perlu terus diucapkan dan diwujudkan berulang kali.

“Korupsi itu pilihan. Jadi harus sering dinyatakan bahwa kita menolak korupsi. Tidak cukup sekali, karena ini soal kesadaran moral yang perlu dijaga terus,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., menilai bahwa keluarga memegang peran sentral dalam membentuk karakter antikorupsi sejak dini.

“Kegiatan ini kita mulai dari komitmen. Karena pencegahan itu berawal dari kesadaran dan pembentukan nilai di rumah tangga. Keluarga adalah pondasi utama untuk membangun kesejahteraan dan integritas,” ujar Andi Sumangerukka

Gubernur juga mengingatkan bahwa dampak sosial dari korupsi jauh lebih berat dibandingkan hukuman pidana yang dijatuhkan.

“Saya selalu katakan, sanksi sosial itu lebih berat daripada penjara. Karena ketika seseorang kehilangan kepercayaan masyarakat, maka dia kehilangan harga diri dan kehormatan,” ungkapnya.

Ia berharap gerakan antikorupsi ini tidak berhenti di tingkat provinsi, tapi menyebar ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

“Kita berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan di semua daerah. Karena setelah paham, kita tahu apa yang harus dilakukan. Kalau keluarga dan pribadi sudah kuat, maka perilaku koruptif bisa dicegah sejak awal,” pungkasnya.

Kegiatan yang digelar KPK dan Pemprov Sultra ini menjadi langkah nyata memperkuat komitmen antikorupsi dari ruang keluarga hingga ke dunia usaha, agar integritas menjadi budaya yang hidup di masyarakat bukan sekadar slogan.*(NF.Adv)

editor:DN