Sultra Percepat Transformasi Digital, Gandeng BSSN Terapkan Sertifikat Elektronik

TERAMEDIA.ID,DEPOK- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melangkah lebih jauh dalam transformasi digital pemerintahan. Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sultra menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola birokrasi yang modern dan aman.

Penandatanganan berlangsung di Kantor BSSN, Depok, Kamis (12 Februari 2026). Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, hadir mewakili pemerintah provinsi, sementara BSSN diwakili Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Jonathan Gerhard Tarigan.

Kerja sama ini dilakukan serentak oleh 18 pemerintah daerah, terdiri dari tiga pemerintah provinsi dan 15 kabupaten/kota. Dari wilayah Sultra, Kabupaten Buton Utara turut menjadi salah satu daerah yang ikut menandatangani perjanjian tersebut.

Menurut Sekda Asrun Lio, kolaborasi dengan BSSN merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, yang mendorong percepatan transformasi birokrasi berbasis elektronik atau e-Government.

“Transformasi birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Penerapan sertifikat elektronik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya, Jumat (13 Februari 2026).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menegaskan bahwa penerapan sertifikat elektronik akan memperkuat keamanan sistem pemerintahan sekaligus mempercepat pelayanan administrasi. Ke depan, proses persuratan tidak lagi mengandalkan tanda tangan basah, melainkan tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan sistem BSSN dan memiliki tingkat keamanan tinggi.

Tak hanya itu, Pemprov Sultra juga telah mengadopsi aplikasi persuratan digital nasional bernama SRIKANDI. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan surat menyurat dilakukan sepenuhnya secara digital dan tanpa kertas, baik antar-OPD, lintas kabupaten/kota, antarprovinsi, hingga kementerian dan lembaga.

Pemprov menargetkan pada Maret mendatang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Sultra sudah menerapkan tanda tangan elektronik sekaligus menggunakan aplikasi SRIKANDI secara paralel.

Jika implementasi berjalan sesuai rencana, indeks pemerintahan digital Sultra diyakini akan meningkat signifikan. Digitalisasi yang terintegrasi dinilai menjadi kunci dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan berdaya saing.

Pemprov Sultra juga membuka ruang pendampingan bagi kabupaten/kota yang ingin mengikuti langkah serupa, baik dalam kerja sama sertifikat elektronik dengan BSSN maupun penerapan SRIKANDI, sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat ekosistem pemerintahan digital di Bumi Anoa.*(red)