Seleksi Terbuka Pejabat Eselon III dan IV, Pemprov Sultra Tegaskan Komitmen Meritokrasi

TERAMEDIA.ID, KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional melalui pengumuman hasil seleksi pejabat Eselon III dan IV secara terbuka. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu (8/4/2026).

Langkah ini menjadi penegasan bahwa proses pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Sultra kini mengedepankan prinsip transparansi dan sistem meritokrasi, meninggalkan pola lama yang cenderung subjektif.

Proses seleksi sendiri telah berlangsung selama sekitar satu pekan, dimulai pada 30 Maret hingga awal April 2026. Setelah seluruh tahapan selesai, hasilnya langsung diumumkan kepada para peserta sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Dalam keterangannya, Gubernur menekankan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kapasitas masing-masing individu. Ia menegaskan bahwa hanya mereka yang benar-benar layak yang akan menduduki jabatan strategis.

“Melalui sistem meritokrasi, kita ingin memastikan yang terpilih adalah mereka yang memiliki kemauan dan kemampuan. Jabatan bukan lagi soal kedekatan, tetapi soal kualitas,” tegasnya.

Hasil seleksi dibagi dalam dua kategori, yakni “lolos” dan “lulus”. Peserta yang masuk kategori lolos dinyatakan memenuhi seluruh kualifikasi dan langsung mengisi jabatan yang tersedia, yakni 27 posisi Eselon III dan 24 posisi Eselon IV.

Sementara itu, peserta dalam kategori lulus tetap dinilai memiliki kompetensi yang baik, namun belum ditempatkan. Mereka akan masuk dalam Bank Data atau daftar tunggu sebagai kandidat potensial untuk mengisi posisi yang akan kosong di kemudian hari.

Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan dalam reformasi manajemen kepegawaian. Dengan adanya bank data, proses pengisian jabatan ke depan akan lebih terarah, cepat, dan berbasis pada rekam jejak kompetensi.

“Sekarang kita punya basis data calon pejabat yang sudah teruji. Jadi ketika ada kebutuhan, kita tidak lagi mencari secara acak, tetapi tinggal merujuk pada data yang ada,” tambahnya.

Melalui sistem ini, Pemprov Sultra berharap mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kinerja aparatur yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transparansi dalam pengumuman ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.(**)

editor:DN