TERAMEDIA.ID,KOTA KENDARI- Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto memimpin langsung rilis akhir tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Minggu (31/12/2023).
Andap mengatakan momen ini bertujuan merefleksikan capaian kinerja, sekaligus pertanggungjawaban Pemprov Sultra kepada masyarakat.
Dalam paparannya, Pemprov Sultra fokus terhadap hasil dari kebijakan dan langkah strategis terhadap lima bidang kesejahteraan rakyat memenuhi hak-hak konstitusional rakyat.
Dimana meliputi sandang, pangan dan papan. Pendidikan dan kebudayaan. Kesehatan pekerjaan, dan jaminan sosial. Kehidupan sosial perlindungan hukum dan HAM. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
“Kelima hak konstitusional tersebut menjadi marwah dan arah dalam perumusan kebijakan politik legislasi, anggaran dan politik pengawasan,” ujar Andap.
Sementara untuk rencana politik legislasi Pemprov bersama DPRD Sultra pada 2023 yaitu berupa Perda APBD perumusan tahun anggaran 2023, Ranperda APBD tahun anggaran 2024, Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Ranperda sistim pemerintahan daerah Provinsi Sultra berbasis data/desa Kelurahan presisi.
Sedangkan implementasi Perda APBD Perubahan TA 2023 fokus terhadap lima bidang kesejahteraan rakyat.
“Meliputi jajaran birokrat. Kedua, kesadaran selaku pelayan publik yang memiliki disiplin dan tanggung jawab kepada tugas untuk melayani masyarakat. Ketiga, agar seluruh ASN sikapi pesta demokrasi tahun 2024 dengan netralitas,” tuturnya.
Selanjutnya Pemprov Sultra menyalurkan pemenuhan hak-hak rakyat meliputi paket sembako seperti beras, makanan penyandang disabilitas, program petani, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diproyeksikan sebanyak 785 unit.
“Untuk sarana pendidikan kami juga menyalurkan, beasiswa kepada 2.473 pelajar/mahasiswa, sarana laptop bagi guru, seragam bagi 1.712 siswa,” jelasnya.
“Peralatan laboratorium IPA di 11 SMA Kabupaten/Kota, maupun rehabilitasi pembangunan sekolah,” tambahnya.
Bukan hanya itu, pihaknya memfasilitasi perlindungan hukum kekayaan intelektual dengan Ditjen KI Kemenkumham berupa pendaftaran 40 kekayaan intelektual komunal budaya Tolaki.
Terdapat juga upaya peningkatan layanan Puskesmas menuju BLUD.
“Kami menyalurkan juga dana stimulus untuk 4.235 pelaku UMKM, pameran bursa kerja sebanyak 1.257, diantaranya dua perusahaan menerima calok pekerja penyandang disabilitas,” sebutnya.
Lebih lanjut penyaluran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi 47.993 masyarakat pekerja rentan, BLT 3.900 lansia dan hibah rumah ibadah.
“Alhamdulillahnya lagi terdapat 10 Kabupaten/Kota di Sultra mendapat predikat peduli HAM,” katanya.
Menurut catatan BPS, angka inflasi Sultra berada pada angka 2.87, lalu angka stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem.
Andap menambahkan, agar pejabat seluruh lingkungan Pemprov Sultra untuk selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. (NV)