NewsMetro

Ricuh Saat RDP di DPRD Sultra, Kepala Syahbandar Molawe Disiram Air

112
×

Ricuh Saat RDP di DPRD Sultra, Kepala Syahbandar Molawe Disiram Air

Share this article

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI – Kepala Syahbandar KUPP Molawe Capt Kristina Anthon disiram air oleh pendemo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu 6 September 2023.

Akibat penyiraman itu, RDP tersebut sempat Ricuh dikarenakan persoalan dugaan pungutan liar (pungli) oknum pegawai di KUPP Molawe.

Namun tak lama kemudian pihak keamanan dari pihak kepolisian berhasil melerai pihak pendemo.

Sebelumnya, sejumlah elemen melakukan aksi unjuk rasa terkait adanya oknum KUPP Molawe melakukan pungli dalam penertiban surat perintah berlayar (SPB).

Salah satu elemen demonstran Ketua GPMI, Alfin Pola mengatakan penyiraman tersebut dikarenakan keterangan yang disampaikan kepala KUPP Kelas Molawe Capt. Kristina Anthon tidak nyambung dengan data yang disampaikannya.

“Tidak nyambung diskusinya, lain ditanya lain dijawab. Dia mengelak kalau ditanya,” Katanya.

Dalam RDP tersebut, ia membeberkan bahwa terdapat dugaan pungli yang dilakukan oknum KUPP Kelas I Molawe, berinisial BL dalam pengurusan SPB.

“Ada dugaan oknum KUPP Kelas I Molawe “BL” melakukan pungli dalam pengurusan SPB, jadi modusnya transaksinya tunai, makanya tadi ada Kejati Sultra dan kami harapkan pihak APH melakukan OTT,”tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam pengurusan SPB di KUPP Kelas I Molawe, oknum “BL” ini mematok sejumlah uang dalam pengurusan SPB.

“Jadi informasi yang kita himpun, oknum BL ini diduga melakukan pungli dalam pengurusan SPB, dengan nilai Rp2 sampai Rp5 juta,” ungkapnya.

Usai RDP saat ditanyakan oleh awak media, Kepala KUPP Kelas I Molawe Capt. Kristina Anthon akan menindaklanjuti oknum tersebut.

“Sampai saat ini saya sebagai pimpinan saya akan menelusuri informasi dari teman-teman,” kata saat ditemui seusai RDP.

Lebih lanjut, saat ditanyakan terkait dugaan pungli, pihaknya mengungkapkan bahwa saat ini belum ada laporan resmi, namun pihaknya akan tetap menindaklanjuti informasi tersebut.

“Kita akan memperbaiki yang rusak, dan jika terbukti, kita akan perbaiki dan lakukan pembinaan,” pungkasnya.*(DW)