TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budi Revianto memimpin langsung apel upacara gabungan dengan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra, Pada Senin (11/9/2023).
Dalam arahannya, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menekankan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar jangan ada pembagian kerja dan tanggungjawab yang diwarnai semangat kesukuan.
“ASN di lingkup Pemprov Sultra baik PNS maupun non PNS, kita semua adalah satu gerbong pengabdian,” kata Andap.
Menurut Andap, Sultra adalah bagian penting dari NKRI. Tugas dan tanggung jawab selaku ASN sama, memperjuangkan kehidupan masyarakat, apapun sukunya. Itu amanat konstitusi sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang harus dipegang teguh seluruh ASN.
“Karena kita adalah ASN yang bekerja di Sultra, maka tugas utama kita adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sultra, apapun sukunya, apapun agamanya, apa pun latar belakang sosial ekonominya,” jelas Andap
Dijelaskannya lagi bahwa sebagai pemimpin di Sultra yang memegang amanah dalam waktu singkat, dirinya berkomitmen tidak akan ada perbedaan perlakuan yang diberikannya.
“Tidak ada perbedaan perlakuan yang akan saya berikan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra, apapun suku, agama dan latar belakang
pendidikannya,” tegas Andap.
Terkait prioritas penilaian kepada segenap jajaran birokrasi di Pemprov Sultra dengan berbasis kinerja dan pencapaiannya.
Pj Gubernur menyampaikan bahwa Indeks Kinerja Utama atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra yang akan ia bangun bukan hanya sekadar berbasis penyerapan anggaran saja.
KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan.
“Artinya bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak. Tetapi, apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak,” sebutnya.
Dia juga mengatakan reformasi birokrasi di Pemprov Sultra adalah satu kesatuan utuh dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra.
Kinerja birokrasi bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi.
Ditekankannya, administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat.
“Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi,” tegas Andap.
Lebih jauh dijelaskannya, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital.
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang Pj Gubernur gagas berfungsi membantu seluruh jajaran birokrasi untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan.
Andap bilang, monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital akan mempermudah birokrasi untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik.
Dalam menyikapi Pemilihan umum (Pemilu), Pj Gubernur kembali menegaskan bahwa dalam cara pandang konstitusional, pemilu adalah jalan ke arah penyempurnaan demokrasi. Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, termasuk yang akan menggunakan hak pilih pada pemilu dan pilkada serentak 2024 agar pesta demokrasi tersebut tidak menjadi ajang arena pertempuran politik, sehingga membahayakan keutuhan bangsa.
“Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi. Tanpa toleransi demokrasi akan karam.Tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan, kekuatan bangsa akan musnah, yang tertinggal hanya
kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah pada perang saudara,” pesannya.
Dia berharap adanya kesadaran bersama untuk mengawal pesta demokrasi, sehingga dapat berjalan aman, damai dan kondusif.
“Demokrasi sesungguhnya hanya alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
“Khususnya seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk mendukung penuh kinerja penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dan pilkada serentak 2024 di Sultra benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi, UUD NRI tahun 1945,” tutupnya. *(RZ) .
