TERAMEDIA.ID,KOTA KENDARI- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian tekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan raker (Rapat Kerja) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam rangka rapat koordinasi kepala daerah penyelenggara dan pengawas pemilu se-Provinsi Sultra 2023, di salah satu hotel di Kota Kendari, Jum’at (27/10/2023).
Tito menegaskan, hingga kini bentuk penekanan tersebut sudah dilakukan melalui imbauan, baik secara lisan maupun tertulis.
Selain itu, ia mengimbau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga independen agar memaksimalkan perannya.
“Kalau memang ada ASN yang sudah diingatkan kepada pemerintah tetap melanggar, dia berikan sanksi oleh Bawaslu,” ujarnya.
Selain itu mantan Kapolri tersebut, menegaskan bagi ASN yang tidak patuh terhadap imbauan ini maka akan mendapatkan sanksi mulai dari mediasi, bahkan penindakan secara administrasi.
“Misalnya promosi, demosi, atau penundaan apalah atau pindah tugas, setelah mendapatkan putusan atau rekomendasi dari Bawaslu,”ucapnya.
“Namun jika terdapat pelanggaran yang terdapat unsur pidana, bisa diserahkan kepada tim terpadu untuk kemudian diproses,” ia menambahkan.
Diketahui, Tito memimpin langsung rapat bukan hanya membahas terkait persiapan Pemilu, melainkan juga membahas tentang inflasi, stunting, kemiskinan ekstream dan evaluasi APBD.*(NV).
