News

Laporan Pertanggungjawaban Pj. Walikota Kendari Triwulan IV Membangun Kendari

120
×

Laporan Pertanggungjawaban Pj. Walikota Kendari Triwulan IV Membangun Kendari

Share this article

JAKARTA, TERAMEDIA.ID – Dihadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari menyampaikan laporan rutin tiga bulanan yang berlangsung di gedung Inspektorat Jendral Kemendagri, Rabu (13/9/2023).

Dalam laporan pertanggungjawabannya, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, menyampaikan sejumlah capaian yang telah dilakukan selama tiga bulan terakhir masa jabatannya.

Sejumlah aspek yang disampaikan Pj Wali Kota Kendari meliputi aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan. Aspek pemerintahan meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik.

Di sektor kesehatan, Kota Kendari membuat inovasi dalam penanganan stunting melalui program keluarga asuh stunting. Program ini  memberikan pendampingan dalam peningkatan gizi kepada Bayi dan Ibu Hamil yang rawan menderita stunting. Hasil dari kebijakan ini telah membuahkan hasil dimana berdasarkan pengukuran secara rutin sampai dengan akhir Agustus menunjukkan 90 bayi di bawah dua tahun (baduta) mengalami pertumbuhan secara normal, dari sebanyak 450 baduta stunting di tahun 2023 .

“Per Agustus 2023, sisa baduta stunting yang perlu diintervensi sejumlah 360 baduta,” ungkap Pj Wali Kota Kendari.

Sedangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah Kota Kendari telah melakukan sejumlah intervensi diantaranya, membayarkan premi Jamkesda untuk 24.102 jiwa masyarakat miskin, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi 50 KK miskin dan bantuan Beasiswa bagi 3.503 siswa kurang mampu (PAUD, SD, dan SMP).

Disamping itu dilakukan verifikasi dan validasi data warga yang berada di bawah garis kemiskinan dengan melibatkan aparat di wilayah secara berjenjang.

Berdasarkan intervensi tersebut, dari sebanyak 811 jiwa (138 KK) masyarakat miskin ektrem, Pemerintah Kota Kendari sudah menangani sebanyak 390 jiwa (43 KK) atau masih ada sebanyak 421 jiwa (95 KK) yang belum tertangani.

Disektor layanan publik,  Pemerintah Kota Kendari terus memaksimalkan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mengutamakan kemudahan, transparansi dan perbaikan kualitas layanan.

Kemudian untuk mengendalikan inflasi di Kota Kendari, berbagai upaya telah dilakukan, seperti penyelenggaraan pasar pangan murah hingga tingkat kelurahan, pembentukan satgas pangan dan efektivitas kerja Tim Pengendalian Inflasi.

Dengan berbagai intervensi itu, inflasi Kota Kendari tetap terkendali meskipun mengalami fluktuasi, bahkan di empat bulan terakhir mengalami tren penurunan. Inflasi pada periode pelaporan (Agustus 2023) menunjukkan angka 3,35% YoY dan 0,02% Mtm. Penyumbang terbesar inflasi Kota Kendari adalah transportasi udara yang tidak bisa diintervensi oleh Pemerintah Kota Kendari.

Terkait penyusunan anggaran APBD Kota Kendari, selama masa jabatan Pj Wali Kota Kendari dilaksanakan tepat waktu berkat sinergi, kolaborasi dan kemitraan strategis dengan lembaga legislatif/DPRD Kota Kendari. Sedangkan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum, Pemerintah Kota Kendari telah menyediakan anggaran di APBD. Di Perubahan APBD tahun 2023, Pemkot menyiapkan anggaran sebesar 40 persen, sedangkan di APBD tahun 2024, sebesar 60 persen dari kebutuhan pelaksanaan pemilu.

Untuk penataan Kota Kendari, Kepala Biro Umum Kemendagri ini, terus berupaya mengurangi kawasan kumuh dalam kota. Salah satunya penataan kawasan kali Kadia menjadi ruang terbuka publik.

Selain itu, penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu untuk mengembalikan kejayaannya  seperti 8 tahun lalu sebagai TPA terbaik di Indonesia terus dilakukan. Bahkan TPA Puuwatu menjadi 1 dari 6 pilot project Program Peningkatan Penyediaan Layanan Lokal atau Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). Program ini mendapat dukungan anggaran dari bank dunia. (Redaksi)