TERAMEDIA.ID, KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari, Selasa (25/2).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu Provinsi Sultra, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, liaison officer (LO) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, 2, 3, dan 4, serta KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Pelaksana Harian (PLH) Ketua KPU Sultra, Hazamuddin, menegaskan bahwa evaluasi Pilkada ini bukan hanya sekadar formalitas administratif.
“Evaluasi ini ada yang berpikir hanya sekadar proses pertanggungjawaban secara administratif. Kalau kita kembali melihat ketentuan, ada sembilan tugas yang diatur dalam Pasal 11-13 yang menjadi kewajiban KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi,” ujar Hazamuddin.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan kualitas pemilu ke depan.
Sementara itu, Komisioner KPU Sultra, Muh. Mu’min Fahimuddin, menjelaskan bahwa evaluasi tahapan Pilkada memiliki dasar hukum meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada.
“Evaluasi ini memang tidak disebutkan dalam PKPU, namun hal itu tercantum dalam UU Pilkada Pasal 9 dan 13. Tujuannya adalah agar setiap tingkatan penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dapat melihat kembali proses yang telah berjalan, mengidentifikasi kekurangan, serta menentukan langkah perbaikan ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mu’min menambahkan bahwa hasil evaluasi ini nantinya akan disampaikan kepada KPU RI sebagai bahan masukan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.
“Proses evaluasi ini sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan hasilnya dibawa ke provinsi untuk dicermati kembali dengan pendampingan tim fasilitator dari KPU RI. Evaluasi ini dilakukan melalui pengisian kuesioner internal oleh 18 satuan kerja (satker) di Sulawesi Tenggara, yang kemudian divalidasi dan dikonfirmasi dalam FGD ini,” terangnya.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan Pilkada mendatang dapat berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berintegritas.*(DW)
Editor:NZ
