NewsEkonomiMetro

BI Dorong Hilirisasi Perikanan dan Rumput Laut untuk Perkuat Ekonomi Sulampua

68
×

BI Dorong Hilirisasi Perikanan dan Rumput Laut untuk Perkuat Ekonomi Sulampua

Share this article

TERAMEDIA.ID, KENDARI — Bank Indonesia mendorong penguatan industri padat karya berbasis perikanan tangkap dan rumput laut sebagai salah satu strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulampua Semester II Tahun 2026 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 18/11/2026,  dengan tema “Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulampua yang Berkelanjutan melalui Penguatan Industri Padat Karya Berbasis Perikanan Tangkap dan Rumput Laut.”

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, Mujahidin, yang mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, mengatakan kawasan Sulampua memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, pertumbuhan ekonomi kawasan masih perlu diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulampua pada triwulan III 2026 mencapai sekitar 5,33 persen, meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 4,36 persen. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen secara tahunan.

“Pertumbuhan ekonomi selama ini masih banyak ditopang sektor padat modal, terutama pertambangan dan industri pengolahan logam. Sektor tersebut tetap penting, tetapi kita juga perlu memastikan pertumbuhan mampu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat yang merata,” kata Mujahidin.

Ia menilai sektor perikanan tangkap dan rumput laut menjadi salah satu pilihan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Potensi tersebut cukup besar. Produksi rumput laut kawasan Sulampua disebut mencapai 57,8 persen dari total produksi rumput laut nasional.

Namun, pengembangan sektor tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari produktivitas, kesinambungan pasokan bahan baku, keterbatasan infrastruktur, akses pembiayaan hingga pasar.

Sebagian komoditas perikanan dan rumput laut juga masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh masyarakat daerah belum optimal.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong transformasi dari sekadar daerah penghasil bahan baku menjadi kawasan yang mampu mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing.

“Potensi sumber daya alam harus dapat menjadi sumber kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, pelaku UMKM dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Mujahidin menyebut terdapat tiga hal yang perlu diperkuat, yakni peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, percepatan hilirisasi serta pengembangan industri pengolahan, dan penguatan sinergi serta konektivitas ekonomi antarwilayah.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan sekaligus Koordinator BI Sulampua, Rizki Ernadi Wimanda, mengatakan pertumbuhan ekonomi kawasan Sulampua menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2026.

Ia menyebut pertumbuhan meningkat dari 4,36 persen menjadi 5,33 persen. Namun, performa antarprovinsi masih menunjukkan perbedaan cukup besar.

Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi sekitar 16,7 persen, disusul Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang masing-masing berada di atas pertumbuhan nasional.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan dengan capaian 19,93 persen. Sektor konstruksi juga meningkat dari 7,8 persen menjadi 8,4 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor menunjukkan perbaikan, dari pertumbuhan 2,8 persen menjadi 7,8 persen.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulampua sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,4 hingga 6,2 persen. Angka tersebut diperkirakan kembali meningkat pada 2027 dengan proyeksi 5,9 hingga 6,7 persen.

Rizki mengatakan sejumlah faktor dapat menjadi pendorong pertumbuhan, antara lain pemulihan produksi PT Freeport Indonesia, meningkatnya aktivitas ritel seiring kenaikan upah minimum provinsi dan stimulus fiskal, serta berlanjutnya proyek konstruksi di sektor gas alam dan logam dasar.

Namun, kawasan Sulampua juga masih menghadapi sejumlah risiko.

Keterbatasan pasokan air akibat dampak El Nino berpotensi memengaruhi operasional sejumlah industri pengolahan dan smelter. Kondisi cuaca juga berpotensi menahan produksi padi, rumput laut dan hortikultura.

“Rapat ini penting karena hasil pembahasan akan kami bawa ke Rakor Pusda di Jakarta pada 2 Desember. Kami membutuhkan masukan dari daerah terkait persoalan yang dihadapi, khususnya sektor perikanan dan rumput laut,” kata Rizki.

Ia meminta pemerintah daerah di kawasan Sulampua menyampaikan persoalan dan kebutuhan masing-masing wilayah untuk menjadi bahan perumusan rekomendasi kebijakan.

Dengan forum tersebut, Bank Indonesia berharap pengembangan perikanan tangkap dan rumput laut tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi dilanjutkan melalui penguatan industri pengolahan, pembiayaan, konektivitas, serta perluasan akses pasar.

Langkah itu dinilai penting agar potensi sumber daya kelautan Sulampua mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.*red