TERAMEDIA.ID,KOTAKENDARI- Pemerintah Kota Kendari menggelar “Launching Kios Pangan Digital sekaligus High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tema “Pemendekan Rantai Distribusi dan Digitalisasi Inflasi Pangan”
Sebagaimana diamanatkan, setiap kota, kabupaten, dan provinsi diwajibkan mengadakan HLM inflasi. Wali Kota Kendari menyampaikan bahwa inflasi di Kota Kendari pada bulan lalu mencapai 1,1%. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mengendalikannya, salah satunya dengan menghadirkan Kios Pangan Digital di setiap kelurahan.
“Seluruh kelurahan kita upayakan memiliki kios pangan, berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, ingin membeli sayur atau kebutuhan pokok, bisa langsung di kios tersebut” ujar Wali Kota Kendari.
Terkait pasokan, ia mengakui Kota Kendari belum sepenuhnya swasembada, namun telah meminimalisir ketergantungan dengan menggalakkan gerakan pemanfaatan pekarangan. Upaya ini juga didukung oleh Bank Indonesia. Sementara untuk pasokan beras, Pemkot terus bersinergi dengan Bulog.
Untuk serapan pangan di seluruh warung pangan kota Kendari, termasuk pasokan Bulog untuk ASN, Wali Kota menyebut saat ini masih dalam tahap penginputan data riil. “Jumlah ASN kita kurang lebih 7.000 orang, dan pendataan ini baru dimulai” jelasnya. Ia menambahkan, pada 2026 Pemkot Kendari menargetkan seluruh pembayaran dilakukan secara non-tunai.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, menyatakan dukungannya. “Kami selalu mendukung kelancaran distribusi. Kalau selama ini barang sulit didapat, dengan adanya kios pangan ini masyarakat lebih mudah menjangkau. Kami juga menjamin harga tidak di atas batas maksimal, dengan memastikan keterjangkauan dan ketersediaannya” tegasnya.
Dengan hadirnya Kios Pangan Digital di seluruh kelurahan, Pemkot Kendari berharap distribusi pangan semakin efisien, harga tetap terkendali, dan masyarakat memperoleh akses kebutuhan pokok dengan mudah. Program ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.*(MW)
