TERAMEDIA.ID, KENDARI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyoroti pemerintah Kota Kendari pada rapat Paripurna di ruang Paripurna DPRD Kota Kendari pada, Rabu (11/9/2024).
Sorotan itu disampaikan oleh Rizky Pagala (PKS) dan La Wama (PDI-P). Keduanya menyoroti tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Kendari tahun 2024.
Rizky pagala dalam penyampaian pendapat fraksi PKS mengatakan, hari ini masyarakat diperhadapkan dengan stabilitas ekonomi. Belum lagi soal hubungan kemitraan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Rezky mengaku beberapa waktu lalu melakukan komunikasi dengan OPD kota Kendari tentang pemaksimalan APBD 2024. Pada penyampaian pendapat fraksi PKS menginginkan kedepan OPD lebih transparan dan tidak membebankan anggaran pada kepentingan pribadinya.
“Mohon maaf telah saya sampaikan telah berjalan beberapa waktu yang lalu, apa yang dipertontonkan kepada kami tidak mencerminkan hubungan kelembagaan yang baik,” ujarnya.
Fraksinya menginginkan kedepan, dalam proses APBD perubahan ini membahas permasalahan yang lebih Konphersif untuk dibahas bersama.
Dalam pandangannya banyak problem dimasyarakat yang perlu diselesaikan, seperti infrastruktur yang memadai, penanganan banjir dan lainnya. Termasuk jalan-jalan di ex MTQ Kendari dalam sudut pandang fraksi PKS pedestrian dianggap ada permasalahan di sisi urgensinya.
“Di Anawai masih banyak persoalan seperti banjir, namun pemerintah kota Kendari hari ini tidak dapat menanggapi persoalan tersebut. Bahkan kami sinyalir ada pikiran pribadi yang kemudian hadir dalam proses pemerintahan,” tegasnya.
Dirinya berharap, alokasi APBD perubahan ini, nantinya bisa menjawab berbagai persoalan dan perlu didiskusikan bersama.
Sementara itu, Fraksi PDI-P, La Wama menyampaikan, Rapat Paripurna kali ini seperti kehilangan urgensi dan marwahnya.
“Sejak saya jadi anggota DPR sejak 2004, tidak se sakral yang lalu ini rapat Paripurna. Saya juga tidak tau ada apa sebenarnya,” katanya.
Bahkan ia membandingkan pada saat zaman Asmawa Tosepu menjabat sebagai Pj Walikota Kendari.
“Yang lalu itu ngeri, kalau sudah berdiri disini (mimbar) berdiri bulu-bulu, sekarang seperti biasa saja,” terangnya.
Namun demikian, di akhir pendapat fraksi PDIP menerima Raperda Perubahan APBD Kota Kendari Tahun 2024 untuk dibahas sebagaimana tahapannya.
Sementara mewakili PJ Walikota Kendari, Plh Sekda, Jahuddin mengatakan, pemerintah kota Kendari menerima baik pendapat para fraksi di dewan. Menurutnya apa yang disampaikan bagian dari pengembangan kota Kendari.
“Lumrah saja terjadi. Untuk yang disampaikan Fraksi PKS itu sudah ada dalam rancangan perubahan yang kami ajukan. Sedang pendapat dari fraksi PDIP itu hal biasa, kadang berlangsung kencang dan kendor namun semuanya berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ST).
editor :DN
