Digitalisasi dan Kearifan Lokal Jadi Kunci Transformasi BPR-BPRS Pemda Tahun 2025

TERAMEDIA.ID, KENDARI — Transformasi BPR-BPRS milik pemerintah daerah memasuki fase penting. Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) X Perbamida yang digelar di Hotel Claro Kendari, Kamis (11/12/2025). Pada forum nasional tersebut, digitalisasi layanan dan penguatan berbasis kearifan lokal ditegaskan sebagai arah utama penguatan perbankan rakyat di tahun-tahun mendatang.

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, mewakili Gubernur Sultra. Dalam sambutannya, Fasikin menekankan bahwa BPR-BPRS bukan lagi sekadar lembaga keuangan daerah, tetapi mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan dan memberdayakan UMKM.

“BPR-BPRS bukan hanya tempat masyarakat meminjam dana. Mereka adalah mitra strategis pemerintah dalam memperkuat UMKM dan membuka akses keuangan. Digitalisasi harus jalan, tapi kearifan lokal tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Perbamida memaparkan perkembangan terbaru BPR-BPRS Pemda. Hingga September 2025, tercatat 174 BPR dan 27 BPRS beroperasi di bawah kepemilikan pemerintah daerah dengan total aset mencapai Rp57,273 triliun. Hampir seluruhnya berada dalam kondisi sehat dan mencatatkan laba, hanya enam BPR yang modal intinya masih di bawah ketentuan minimum dan kini tengah diperkuat.

Selain peningkatan aset, penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) menjadi sorotan utama. Sebagian besar BPR-BPRS telah memberikan KURDA yang disesuaikan dengan karakter UMKM di wilayah masing-masing. Bahkan, sejumlah daerah menerapkan bunga 0 persen, menjadikan fasilitas ini sangat membantu pelaku usaha mikro.

“Pembiayaan mikro tidak bisa diseragamkan. KURDA dibangun dari kearifan lokal, sehingga lebih tepat sasaran. Ini yang membuat BPR-BPRS tetap relevan dan dibutuhkan masyarakat,” jelas Ketua Perbamida. Ia menambahkan bahwa BPR-BPRS juga aktif membantu warga keluar dari jeratan rentenir dengan menyediakan kredit murah dan mudah dijangkau.

Di sisi lain, isu mengenai roadmap perbankan kembali mencuat. Banyak daerah mengira bahwa roadmap yang diberlakukan bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga berlaku untuk BPR-BPRS. Perbamida menegaskan bahwa anggapan ini keliru dan perlu diluruskan. “Roadmap BPD bukan roadmap BPR-BPRS. Konsolidasi boleh, tapi harus melihat karakter daerah dan kepemilikan kabupaten/kota. Tidak bisa diseragamkan,” tegasnya.

Perbamida juga menekankan bahwa digitalisasi adalah prioritas nasional yang tak dapat ditunda. Mulai dari sistem transaksi hingga tata kelola internal, seluruh BPR-BPRS Pemda didorong mempercepat transformasi layanan. Upaya ini diyakini dapat meningkatkan daya saing serta mempermudah UMKM mendapatkan akses modal dengan lebih cepat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengaku bangga menjadi tuan rumah Munas X Perbamida. Fasikin menyampaikan bahwa kepercayaan ini menjadi dorongan bagi Sultra untuk terus mendukung lahirnya inovasi dan kebijakan yang memperkuat perbankan rakyat daerah. “Kami berharap Munas ini melahirkan keputusan strategis dan kolaborasi yang lebih kuat di tingkat nasional,” katanya.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Munas X Perbamida resmi dibuka dan disambut antusias ratusan peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Suasana hangat, penuh gagasan, serta optimisme untuk masa depan perbankan rakyat menandai jalannya kegiatan besar ini di Kota Kendari.

Reporter : Nur Fauzyah

Editor:NZ