TERAMEDIA.ID, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua, menegaskan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan berintegritas dengan menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
Acara ini berlangsung di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Dalam sambutannya, ASR—sapaan akrab Gubernur Andi Sumangerukka—menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 H/2025 M kepada umat Muslim di Sultra.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintahannya akan berjalan tanpa diskriminasi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi kemajuan daerah.
“Sejak saya dan Pak Hugua dilantik pada 20 Februari 2025, kami berkomitmen menjalankan amanah masyarakat dengan penuh integritas. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemerintahan ini. Kita harus bersatu untuk membangun Sulawesi Tenggara lebih baik,”tegasnya.
Gubernur menekankan pentingnya menghilangkan sekat-sekat yang dapat menghambat pembangunan. Ia juga mengapresiasi kontribusi para pemimpin sebelumnya.
“Kita harus menghargai para pemimpin terdahulu. Mereka telah membawa Sultra ke arah yang lebih baik, dan saya bersama Pak Hugua akan bekerja sekuat tenaga untuk melanjutkan perjuangan itu,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Anggota DPR RI Komisi XIII Ali Mazi, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, Danrem 143/HO Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kejati Sultra Dr. Hendro Dewanto, serta Sekda Sultra Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.
Selain itu, hadir pula mantan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, Ketua Tim Pengendali dan Asistensi Quick Win Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi serta tokoh adat dari berbagai etnis di Sultra.
Komitmen Cegah KKN dan Tingkatkan Akuntabilitas:
Gubernur menjelaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kementerian dan Pemerintah.
Adapun tujuan utama dari penandatanganan ini meliputi:
-Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan prestasi aparatur.
-Menjadi tolak ukur dalam evaluasi kinerja pemerintah.
-Menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target organisasi.
-Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
-Mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam tata kelola pemerintahan.
Menutup sambutannya, ASR kembali menegaskan pentingnya bekerja dengan hati dan tanggung jawab.
“Seperti pesan Pak Prabowo, jangan khianati mandat rakyat. Mari kita bekerja dengan sekuat tenaga, memanfaatkan segala kemampuan dan kewenangan yang ada, demi membawa Sultra lebih maju,” pungkasnya.
Ia juga mengajak seluruh jajarannya untuk bahu-membahu dalam membangun daerah.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menyatukan pikiran, hati, dan kekuatan untuk membangun Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik,” tandasnya.
Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas ini, ASR-Hugua menegaskan bahwa pemerintahan mereka akan berjalan transparan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Sultra.*(DW)
Editor:NZ
