News

Produksi Rumput Laut Sultra Turun 17,7 Persen, Pemprov Siapkan Strategi Penguatan Budidaya dan Hilirisasi

281
×

Produksi Rumput Laut Sultra Turun 17,7 Persen, Pemprov Siapkan Strategi Penguatan Budidaya dan Hilirisasi

Share this article

TERAMEDIA.ID, Kota Kendari– Produksi rumput laut di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami penurunan sebesar 17,7 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat sektor budidaya, meningkatkan produktivitas, serta mendorong hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan kelautan tersebut.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara, produksi rumput laut Sultra pada 2024 mencapai 307.244,53 ton. Namun, pada 2025 produksinya turun menjadi 252.881,89 ton. Sementara itu, produksi pada Semester I 2026 tercatat sebanyak 127.705,36 ton.

Penurunan produksi terutama terjadi di tiga daerah sentra rumput laut, yakni Kabupaten Muna, Buton Utara, dan Bombana. Produksi Kabupaten Muna turun dari 91,1 ribu ton pada 2024 menjadi 62,3 ribu ton pada 2025 atau terkoreksi 31,5 persen. Kabupaten Buton Utara mengalami penurunan lebih tajam sebesar 79,6 persen, dari 26,6 ribu ton menjadi 5,4 ribu ton. Adapun Bombana turun 25,4 persen, dari 17,8 ribu ton menjadi 13,3 ribu ton.

Meski mengalami penurunan, lima kabupaten masih menjadi penopang utama produksi rumput laut Sultra. Kelima daerah tersebut adalah Muna, Buton Tengah, Wakatobi, Konawe Selatan, dan Kolaka, yang secara bersama-sama menyumbang 82,9 persen dari total produksi pada 2025.

Di tengah tantangan tersebut, Sulawesi Tenggara memiliki potensi pengembangan budidaya rumput laut yang masih terbuka. Data DKP Sultra mencatat potensi lahan budidaya laut mencapai 34.460 hektare, dengan 66 persen di antaranya belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi ini menjadi peluang untuk memperluas kawasan produksi sekaligus memperkuat basis industri rumput laut di daerah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Hj. Hikmawaty, S.Pi., M.Si., dalam paparan bertajuk Pengembangan Rumput Laut Sulawesi Tenggara pada Rapat Koordinasi Wilayah Sulampua Semester II Tahun 2026 di Kendari, 18 November 2026, mengidentifikasi sejumlah persoalan yang masih dihadapi sektor budidaya.

Kendala tersebut meliputi cuaca dan gelombang ekstrem, pencemaran ekosistem laut, keterbatasan bibit unggul, serta serangan hama dan lumut. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan dalam menjaga produktivitas dan kualitas hasil panen pembudidaya.

“ Untuk menjawab persoalan itu, DKP Sultra menyiapkan sejumlah strategi pengembangan, mulai dari penentuan kawasan prioritas, penguatan sentra produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas bahan baku, penguatan sarana dan prasarana, hingga pengembangan kemitraan dengan industri pengolahan dan pemasaran.” Ungkap Hikmawaty.

Salah satu langkah yang didorong adalah pengembangan kualitas bibit rumput laut melalui kultur jaringan di Kabupaten Wakatobi. Program tersebut diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan peralatan laboratorium untuk mendukung ketersediaan bibit unggul.

Selain itu, dukungan sarana dan prasarana budidaya juga diarahkan ke sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Muna dan Buton Utara melalui pengadaan bibit serta tali rumput laut. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pascapanen melalui penyediaan fasilitas penjemuran atau para-para agar kualitas bahan baku lebih terjaga.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi bahan mentah, pengembangan rumput laut Sultra juga diarahkan pada penguatan industri hilir. Dua jenis rumput laut yang menjadi perhatian adalah Eucheuma cottonii atau Kappaphycus alvarezii dan Gracilaria.

Melalui proses pengolahan, Eucheuma cottonii berpotensi menghasilkan karagenan yang dapat dimanfaatkan untuk industri pangan, seperti jelly, minuman, dan produk daging olahan, serta industri farmasi dan kosmetik. Sementara Gracilaria dapat diolah menjadi agar-agar yang memiliki pasar untuk industri pangan, farmasi, dan kebutuhan kultur jaringan mikrobiologi.

Pengembangan industri hilir tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas, tidak hanya bagi pembudidaya, tetapi juga bagi tenaga kerja, pelaku usaha pengolahan, dan sektor pemasaran.

Dalam peta jalan pengembangan rumput laut Sultra, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan dalam kebijakan, bantuan sarana budidaya, bibit unggul, serta pendampingan teknis. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diarahkan memperkuat koordinasi kawasan, pembinaan pembudidaya, serta penyediaan infrastruktur sesuai kewenangan.

Sementara itu, pelaku usaha dan investor diharapkan memperkuat kemitraan pembelian hasil panen, kepastian pasar, investasi pengolahan, dan transfer teknologi. Perguruan tinggi serta lembaga riset juga memiliki peran dalam pengembangan bibit unggul, teknologi budidaya, dan peningkatan kualitas rumput laut.

Dengan potensi lahan yang masih luas dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, pengembangan rumput laut Sulawesi Tenggara diarahkan tidak sekadar meningkatkan volume produksi, tetapi juga memperkuat rantai nilai melalui hilirisasi dan pengembangan industri padat karya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan.(*)

 

Editor:NZ