Wawali Kendari Temukan Kendaraan Tanpa Barcode Saat Sidak Antrean BBM di Anggoeya

TERAMEDIA.ID,KENDARI – Antrean panjang kembali terjadi di SPBU Anggoeya, Kota Kendari. Kondisi tersebut mendapat perhatian Pemerintah Kota Kendari yang langsung turun melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab antrean dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

Atas arahan Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Kasat Lantas, Kasat Pol PP dan Bapenda, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Anggoeya, Selasa (6/10/2026).

Pemeriksaan dilakukan langsung di jalur antrean kendaraan. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan lima mobil yang tidak memiliki barcode yang sesuai untuk pembelian BBM bersubsidi.

Sudirman mengatakan, temuan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah karena penggunaan barcode merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pembelian BBM bersubsidi.

“Hari ini kita berkunjung di SPBU Anggoeya, salah satu SPBU yang paling panjang antreannya. Tadi kita sudah langsung sidak turun bersama Polres, Satpol PP dan Dinas Perdagangan,” ujar Sudirman.

Selain menemukan kendaraan yang tidak memiliki barcode, pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah sepeda motor yang ikut mengantre BBM.

Dari empat sepeda motor yang diperiksa secara sampling, tiga di antaranya merupakan motor berukuran besar dan tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan. Sementara satu sepeda motor lainnya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen.

Temuan tersebut membuat Pemkot Kendari bersama kepolisian berencana meningkatkan pemeriksaan kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya terhadap sepeda motor berukuran besar.

Sudirman mengatakan pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi memiliki kelengkapan administrasi dan tidak melakukan pembelian dengan cara yang melanggar ketentuan.

“Ke depan, Polres bersama Kasat Lantas akan melakukan sweeping di SPBU. Motor-motor besar akan kita periksa, dipastikan surat-suratnya ada. Kalau tidak ada, kita masuk melakukan penilangan,” tegasnya.

Menurut Sudirman, pemeriksaan terhadap kendaraan juga diperlukan untuk mencegah kemungkinan penggunaan barcode milik pihak lain. Ia menyebut, dari hasil sidak terdapat lima mobil yang tidak memiliki barcode.

“Bisa saja mungkin dia berulang juga, dia pakai barcode dari orang lain,” katanya.

Pemkot Kendari juga memberikan perhatian terhadap aktivitas operator SPBU. Pihak SPBU Anggoeya menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan operator yang bekerja sama dengan pelansir BBM.

Sebagai langkah awal, pihak SPBU Anggoeya telah mengeluarkan surat pemberitahuan pada 5 Oktober 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperketat pengawasan internal dan mencegah terjadinya praktik yang dapat mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat.

Sudirman meminta masyarakat tetap tertib dan menjaga kondusivitas selama mengantre di SPBU. Ia berharap pemeriksaan yang dilakukan bersama aparat dapat mengurangi antrean panjang yang kembali terjadi di SPBU Anggoeya.

“Kami mengimbau kepada masyarakat tetap menjaga kondusivitas, silakan mengantre,” ujarnya.

Ia mengingatkan, persoalan antrean BBM sebelumnya sempat berkurang setelah pemerintah melakukan sidak di sejumlah SPBU. Namun, dalam dua hari terakhir antrean kembali memanjang sehingga pengawasan perlu dilakukan secara konsisten.

“Setelah kita lakukan sidak di lapangan, antrean langsung turun. Hari ini sudah dua hari kembali panjang. Mudah-mudahan setelah kita lakukan razia seperti ini, antrean berulang tidak akan terjadi lagi,” kata Sudirman.

Ke depan, kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat-surat lengkap akan menjadi salah satu sasaran pemeriksaan. Selain berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, pemeriksaan juga diarahkan untuk memastikan kendaraan memenuhi kewajiban administrasi, termasuk kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor.

Pemkot Kendari bersama kepolisian dan instansi terkait akan terus melakukan pengawasan di SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tertib dan tepat sasaran, sekaligus mencegah antrean panjang yang merugikan masyarakat(SM)