Sekda Kendari Tegas: Penanganan Stunting Tanggung Jawab Bersama, Bukan Hanya Dinas KB

TERAMEDIA.ID, KENDARI — Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan bahwa upaya penanganan stunting tidak boleh dianggap sebagai urusan satu instansi semata. Menurutnya, masalah stunting adalah tanggung jawab seluruh unsur pemerintah dan masyarakat, bukan hanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB).

Penegasan itu disampaikan saat membuka kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, yang dirangkaikan dengan Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Kendari Tahun 2025, Kamis (16/10/2025).

“Strategi penurunan stunting tidak bisa berjalan sendiri. Ini bukan hanya tugas Dinas KB, tapi seluruh OPD harus terlibat. Kita satu tim, satu kerja, karena stunting adalah beban negara dan beban kita semua” tegas Amir Hasan di hadapan para kepala OPD, camat, lurah, dan tenaga kesehatan yang hadir.

Amir Hasan juga mengingatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menyepelekan kegiatan lintas sektor seperti ini. Ia menekankan pentingnya kehadiran dan peran aktif seluruh instansi karena persoalan stunting menyangkut banyak aspek mulai dari gizi, sanitasi, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial.

“Setiap kebijakan di masing-masing OPD berpengaruh terhadap kualitas manusia. Karena itu, jangan ada lagi yang menganggap remeh rapat atau program terkait stunting. Ini tanggung jawab bersama” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Kendari menyebut bahwa Kota Kendari kini menjadi daerah percontohan di Sulawesi Tenggara dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari penanganan stunting, pengendalian inflasi, hingga kebersihan kota. Namun, untuk mempertahankan predikat tersebut, ia menekankan perlunya kolaborasi nyata dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat, angka prevalensi stunting di Kota Kendari menunjukkan penurunan signifikan. Pada tahun 2022, angka stunting berada di sekitar 19,5 persen, dan turun menjadi 15,8 persen pada 2024. Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras lintas sektor yang mulai memberi dampak nyata.

Meski demikian, Pemerintah Kota Kendari masih menargetkan penurunan hingga di bawah 14 persen pada tahun 2025, sesuai dengan target nasional. Untuk mencapai hal itu, Sekda mendorong penguatan peran camat dan lurah dalam intervensi berbasis data serta pelibatan langsung keluarga berisiko stunting di setiap wilayah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kota Kendari atau perwakilan, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, para kepala OPD, Direktur RSUD Kota Kendari, Direktur RSUD Anterohamra, para camat dan lurah se-Kota Kendari, serta perwakilan organisasi profesi seperti IDI dan HAKLI, kader kesehatan, dan media lokal.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Kendari optimis dapat mempercepat penurunan angka stunting dan mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan produktif.*(MW)

editor:DN