Rapat Pra Gugus Tugas, Pemkot Kendari Perkuat Langkah Menuju KLA Utama

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Rapat Pra Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026 di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Rabu (11/2/2026). Rapat ini menjadi momentum konsolidasi lintas OPD dan pemangku kepentingan untuk memperkuat strategi meraih predikat KLA kategori Utama.

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan bahwa upaya mewujudkan Kota Layak Anak bukan hanya tugas DP3A, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, hingga media massa. Menurutnya, setiap kantor pelayanan publik harus menyediakan fasilitas ramah anak, termasuk ruang bermain dan ruang konsultasi yang didukung tenaga teknis.

“Mulai dari perencanaan sudah harus disiapkan. Bukan hanya tempatnya, tapi juga petugas yang siap melayani konsultasi, terutama terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Sudirman mengingatkan, keberadaan Peraturan Daerah tentang KLA menjadi poin penting dalam penilaian pemerintah pusat. Saat ini, Raperda KLA yang telah disusun masih dalam proses dan diharapkan segera disahkan menjadi Perda. Ia meminta jajaran terkait memberi atensi serius agar regulasi tersebut segera tuntas.

Dalam pemaparannya, Sudirman menyinggung capaian Kendari pada penilaian KLA sebelumnya yang sempat berada di kategori Nindya, namun kembali turun ke Madya pada 2024. Ia berharap pada 2026 Kendari mampu menembus kategori Utama, yang hingga kini belum pernah diraih.

Penilaian KLA sendiri mencakup 24 indikator yang terbagi dalam beberapa klaster, mulai dari hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan, hingga perlindungan khusus.

Sudirman menilai Kendari memiliki modal kuat, terutama pada sektor kesehatan dasar yang sebelumnya mendapat pengakuan nasional.

Kepala DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoy, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi nasional sekaligus bentuk komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.

Sementara itu, hasil evaluasi menunjukkan masih banyak poin yang perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kelembagaan dan klaster perlindungan khusus. DP3A sebagai sekretariat KLA juga mendorong OPD, camat, dan lurah untuk aktif melengkapi dokumen serta instrumen pendukung penilaian.

Rapat ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung Kendari sebagai Kota Layak Anak. Melalui langkah kolaboratif ini, Pemkot Kendari optimistis dapat memperbaiki capaian dan memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh di tingkat kota. (SM)